HAM dalam UUD 1945
Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop...
Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop...
Published: 13-11-2013
Duration: 0:48
Definition: sd
View: 526
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:48
Definition: sd
View: 526
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal tersebut disampaikan Pakar...
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal tersebut disampaikan Pakar...
Published: 14-02-2017
Duration: 1:46
Definition: hd
View: 165
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:46
Definition: hd
View: 165
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[ video ] Akil Mochtar: MK Berperan Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui pelaksanaan kewenangannya, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut judicial review....
Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui pelaksanaan kewenangannya, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut judicial review....
Published: 27-09-2013
Duration: 2:3
Definition: sd
View: 2502
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 7
Duration: 2:3
Definition: sd
View: 2502
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 7
-MK: Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalan UU Pengadilan HAM
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perkara teregistrasi Nomor 75/PUU-XIII/2015 tersebut...
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perkara teregistrasi Nomor 75/PUU-XIII/2015 tersebut...
Published: 24-08-2016
Duration: 2:3
Definition: sd
View: 185
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:3
Definition: sd
View: 185
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada Langgar HAM
Ketentuan yang melarang mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepada daerah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang...
Ketentuan yang melarang mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepada daerah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang...
Published: 21-11-2016
Duration: 2:7
Definition: sd
View: 39
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:7
Definition: sd
View: 39
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Pembatasan Hak Pilih bagi Mantan Narapidana Diskriminatif
Penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta...
Penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta...
Published: 22-11-2016
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 166
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 166
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[Video] Fadlil Sumadi: MK, Tempat Memulihkan Hak Konstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan jika ada warga negara yang mengadu hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dilanggar dengan berlakunya suatu undang-un...
Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan jika ada warga negara yang mengadu hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dilanggar dengan berlakunya suatu undang-un...
Published: 23-05-2013
Duration: 1:18
Definition: sd
View: 227
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:18
Definition: sd
View: 227
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[video]Orasi Ilmiah Hamdan Zoelva pada Wisuda Universitas Islam As-Syafiiyah
Demokrasi dengan kebebasan dan otonomi individu tanpa pembatasan dapat melahirkan tirani mayoritas. Hal demikian tentu tidak dikehendaki karena akan bertentangan dengan harkat dan martabat...
Demokrasi dengan kebebasan dan otonomi individu tanpa pembatasan dapat melahirkan tirani mayoritas. Hal demikian tentu tidak dikehendaki karena akan bertentangan dengan harkat dan martabat...
Published: 27-03-2014
Duration: 0:57
Definition: sd
View: 1258
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:57
Definition: sd
View: 1258
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-APINDO: Aturan PHK Bagi Pekerja Suami-Istri Cegah Hal Negatif
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai keberadaan aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai keberadaan aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal...
Published: 16-05-2017
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 199
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:57
Definition: sd
View: 199
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[video] Ahli Pemerintah: UU Ormas Berikan Kemudahan Atasi Konflik
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) justru memberikan kemudahan kepada organisasi masyarakat untuk menyelesaikan jenjang-jenjang permasalahan jika...
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) justru memberikan kemudahan kepada organisasi masyarakat untuk menyelesaikan jenjang-jenjang permasalahan jika...
Published: 28-02-2014
Duration: 1:1
Definition: sd
View: 251
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:1
Definition: sd
View: 251
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Jubir RI Menegaskan LGBT Tidak Ada Ruang Di Indonesia ! Amerika Protes
Amerika Serikat mengkritik pernyataan Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi yang menegaskan Indonesia tidak memberikan ruang kepada gerakan Lesbian, Gay, Homoseksual dan Transgender (LGBT). รขKritik...
Amerika Serikat mengkritik pernyataan Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi yang menegaskan Indonesia tidak memberikan ruang kepada gerakan Lesbian, Gay, Homoseksual dan Transgender (LGBT). รขKritik...
Published: 16-12-2016
Duration: 0:9
Definition: sd
View: 105
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:9
Definition: sd
View: 105
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Djan Faridz Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pengajuan Calon Pilkada
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz melakukan perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz melakukan perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...
Published: 22-11-2016
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 38
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 38
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-MK Kembali Tidak Terima Permohonan PPP
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan...
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan...
Published: 06-02-2017
Duration: 2:17
Definition: sd
View: 60
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:17
Definition: sd
View: 60
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[ video ] Hamdan Zoleva: Konstitusi Indonesia Ditopang oleh Nilai-Nilai Islam
Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara. Karena konstitusi memuat sendi-sendi kekuatan hukum dan keadilan bagi penyelenggara negara, tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut...
Konstitusi merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu negara. Karena konstitusi memuat sendi-sendi kekuatan hukum dan keadilan bagi penyelenggara negara, tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut...
Published: 02-12-2013
Duration: 1:58
Definition: sd
View: 553
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
Duration: 1:58
Definition: sd
View: 553
Like: 1
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 2
HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah
Selamat Malam HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Dengan...
Selamat Malam HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Dengan...
Published: 19-07-2017
Duration: 0:41
Definition: sd
View: 50
Like: 0
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:41
Definition: sd
View: 50
Like: 0
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Perppu No. 5/1960 Tidak Diperlukan Saat Negara Aman
Tiga ahli pemohon memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak...
Tiga ahli pemohon memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak...
Published: 06-02-2017
Duration: 1:21
Definition: sd
View: 150
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:21
Definition: sd
View: 150
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[video] Hamdan Zoelva: Demokrasi Indonesia Mengalami Penguatan
Demokrasi pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi luas kepada rakyat. Demokrasi berkembang sejak abad ke-17, menuju abad ke-18, hingga abad ke-19, mulai...
Demokrasi pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi luas kepada rakyat. Demokrasi berkembang sejak abad ke-17, menuju abad ke-18, hingga abad ke-19, mulai...
Published: 03-01-2014
Duration: 1:33
Definition: sd
View: 403
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:33
Definition: sd
View: 403
Like: 3
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
[video] Lagi, Korban Lumpur Sidoarjo Gugat UU APBN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN (UU APBN) diajukan untuk diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin...
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN (UU APBN) diajukan untuk diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin...
Published: 02-01-2014
Duration: 1:30
Definition: sd
View: 155
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:30
Definition: sd
View: 155
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0


















0 comments:
Post a Comment